Sejak menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada tahun 1956, penjajah Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia, tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul Utang Budi.
C.Th van Deventer antara lain menyetakan bahwa kemakmuran Belanda diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal dengan sebutan Politik Etis.
Politik Etis yang diuslkan olehC.Th van Deventer berisi tentang perbaikanperbaikan dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah jajahan dengan kebudayaan penjajah.
Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga
bangsa-bangsa Belanda.
Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang mempelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang mempelopori dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.
Salam gitsali, semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar