Hubungan Pemerintah dengan Rakyat


Pemerintah dan rakyat adlah representasi sebuah Negara, karena tanpa pemerintah dan tanpa rakyat, maka Negara itu tidak ada. Jadi kesimpulannya bahwa pemerintah dan rakyat memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam bentukan sebuah Negara.

Hubungan antara pemerintah dan rakyat yang tidak harmonis tidak jarang menimbulkan konflik social, yang berakibat terhadap pembentukan “jarak”, sehingga banyak program pemerintah yang terhambat karena tidak adanya kesepakatan. Ketidaktaatan masyarakat terhadap perintah pihak pemerintah, diantaranya karena pihak pemerintah sendiri tidak konsisten terhadap penegakkan peraturan perundangan. Ini lebih merupakan penyebab, yang mungkin tidak mencuat ke permukaan, ketimbang penyebab kerugian yang secara eksplisit sering disuarakan oleh masyarakat yang mengalami pengangguran. Mungkin mereka juga sadar bahwa tanah yang dihuni adalah bukan miliknya, menggelar dagangan bukan pada tempatnya, dan sebagainya.

Lantas, bagaimana membentuk hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat? Tentuya merupakan tugas yang tidak mudah. Kedua belah pihak harus merasa memiliki visi dan misi yang sama. Untuk itu, masyarakat harus diajak menentukan masa depan bangsanya, termasuk diri mereka sendiri. Dalam sebuah konsep pembangunan yang berbasis kerakyatan ada sepuluh hal utama yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka menentukan kebijakan pembangunan. Dalam sebuah naskah “Materi Lokalatih Kinerja Anggota DPRD Kota Seluruh Indonesia” kesepuluh hal itu disebut sebagai 10 “Credo to be Freedom”, yang isinya sebagai berikut:

1.     Datanglah kepada rakyat
2.     Hiduplah bersama rakyat
3.     Belajarlah dari rakyat
4.     Berencanalah bersama rakyat
5.     Bekerjalah bersama rakyat
6.     Mulailah dengan apa yang dimiliki rakyat
7.     Ajarlah dengan contoh, belajarlah dengan rakyat
8.     Bukan pameran, melainkan suatu system
9.     Bukan perdekatan cerai berai, melainkan mengubah
10.  Bukan pertolongan, melainkan pembebasan

Melalui penerapan rancangan kredo tersebut diharapkan masyarakat bersedia bersama-sama pemerintah untuk membangun bersama, dan sekaligus menghilangkan rasa saling curiga di antara kedua belah puhak. Secara teori mudah dikemukakan, namun dalam praktek tidak demikian, bergantung pada orang yang menjalankan (people behind the gun).



Salam gitsali, semoga bermanfaat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar